KPK Sebut Sejumlah Politikus Terima Uang Suap Pengadaan Barang di Kemenag

"Pada bulan November 2011, diduga terjadi pertemuan untuk menentukan pemenang dan segera mengumumkan PT. BKM sebagai pemenang," tutur Syarif.

Atas pengumuman tersebut, kata Syarif, perusahaan-perusahaan lain yang menjadi peserta lelang tersebut menyampaikan sanggahan.

Baca Juga : Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Dilarang Bepergian Keluar Negeri

Dalam hal ini, Syarif menuturkan, tersangka selaku PPK mengetahui adanya sanggahan tersebut, namun setelah bertemu dengan pihak pemenang lelang, USM langsung menandatangani kontrak bersama PT BKM. "Pada Desember 2011 dilakukan pembayaran atas Peralatan Laboratorium Komputer MTs Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp27,9 Milyar," ucap Syarif.

Tersangka USM diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(Angkasa Yudhistira)