MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
NEW DELHI – Perdana Menteri (PM) Narendra Modi berusaha menenangkan warga Muslim India, mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir akan undang-undang (UU) kewarganegaraan baru atau UU Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang memicu demonstrasi dan protes berdarah dan memberikan tekanan besar pada pemerintahannya. Modi menuduh bahwa pihak oposisi telah menyebarkan berita-berita bohong untuk menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Berbicara kepada pendukung partainya di New Delhi pada Minggu, Modi mengatakan bahwa umat Islam "tidak perlu khawatir sama sekali" asalkan mereka orang India asli.
BACA JUGA: Undang-Undang Kewarganegaraan India, PM Modi: UU Tidak Berdampak pada Muslim
"Muslim yang adalah putra tanah dan yang leluhurnya adalah anak-anak dari ibu India tidak perlu khawatir," kata Modi kepada ribuan pendukungnya sebagaimana dilansir AFP, Senin (23/12/2019).
Modi menuduh Partai Kongres, yang merupakan oposisi utama pemerintahannya, mendukung kekerasan yang terjadi dengan tidak mengutuknya. Dia juga mengatakan bahwa lawan-lawan politiknya telah "menyebarkan desas-desus bahwa semua Muslim akan dikirim ke kamp-kamp penahanan".
"Tidak ada pusat penahanan. Semua cerita tentang pusat penahanan ini adalah kebohongan, kebohongan dan kebohongan," katanya.
Terlepas dari pernyataan perdana menteri, Negara Bagian Assam di timur laut India memiliki enam pusat penahanan yang menahan lebih dari 1.000 orang yang diduga migran ilegal, dan merencanakan membangun 11 pusat penahanan lainnya. Menteri dalam negeri junior India mengatakan kepada parlemen bahwa 28 tahanan telah tewas di kamp dalam beberapa tahun terakhir.
BACA JUGA: 14 Orang Tewas Selama Demonstrasi UU Kewarganegaraan India, Salah Satunya Bocah 8 Tahun
Kementerian Dalam Negeri pada Juni mengeluarkan "Pedoman Penahanan Model 2019" kepada negara-negara bagian, meminta mereka untuk mendirikan kamp di titik masuk utama. Dua pusat telah direncanakan dibangun di dekat kota-kota utama Mumbai dan Bangalore.
Demonstrasi menentang UU kewarganegaraan itu masih terus berlanjut di kota-kota di seluruh India sejak Undang-Undang tersebut disahkan oleh parlemen pada 11 Desember. Sebagian besar demonstrasi berlangsung dengan damai, tetapi beberapa lainnya berubah menjadi kerusuhan dan sejauh ini telah mengklaim sedikitnya 25 nyawa.
(Rachmat Fahzry)