Sinergi dengan Koperasi, Kemenkop UKM Siap Naik Kelas

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak sejak pertama kali dilantik oleh Presiden Jokowi. Mulai dari pelaku koperasi dan UMKM, perbankan, pemerintah daerah, akademisi hingga media untuk mencari strategi terbaik, disertai dengan model holistik dengan memastikan masing-masing peran dari skateholdernya, terhadap pengembangan koperasi dan UMKM.

Sejalan dengan arahan presiden untuk melakukan pengarusutamaan koperasi dan UKM dalam pembangunan ekonomi nasional lima tahun kedepan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan program-program strategis untuk memastikan terjadi percepatan pengembangan koperasi dan UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM juga memastikan perlindungan bagi UMKM untuk menjalankan kemudahan usaha melalui penyusunan Omnibus Law. Saat ini sudah dibentuk tim kajian Omnibus Law untuk meninjau semua aturan agar memberikan perlindungan bagi UMKM sejak mulai berusaha, deregulasi perjanjian dan insentif bagi KUMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan tiga pilar Strategi Nasional Pengembangan KUMKM, yakni Kapasitas Usaha dan Kompetensi UMKM, Lembaga Keuangan yang Ramah bagi UMKM, Koordinasi Lintas Sektor untuk mendukung Ekosistem UMKM.

Melalui tiga pilar strategi nasional pengembangan KUMKM, disusun enam program strategis yakni, perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas dan manajemen SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, serta koordinasi lintas sektor.

Untuk menjangkau perluasan akses pasar, Kemenkop telah meminta agar produk UMKM menjadi prioritas pengadaan barang dan jasa di K/L, BUMN dan pemerintah daerah.

Kementerian Koperasi dan UKM juga mengembangkan model-model kemitraan antara KUMKM dan usaha besar untuk produk unggulan di setiap daerah, antara lain udang, kopi, sapi perah, pisang, modest fashion, halal food, home decor, serta produk lainnya.