PAN: Waspada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law

Dia berharap, Omnibus Law yang dicanangkan pemerintah dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga, semua pihak perlu menjaganya dari campur tangan pemburu rente.

“Saya dari PAN mengajak tentu di mulai dari wilayah sendiri mengajak anggota DPR mengajak pemerintah dan kita bersama untuk bisa mencegah campur tangan para pemburu rente. Kalau kita ingin menghasilkan Omnibus Law yang memajukan kesejahteraan umum dan tidak menyengsarakan rakyat,” katanya.

Diketahui, DPR telah mengesahkan 50 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Dalam RUU Prolegnas itu, terdapat empat RUU Omnibus Law, meliputi RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan Perekenomian.

Baca Juga: Bantah Omnibus Law Minim Sosialisasi, Mahfud Klaim Drafnya Sudah Disebar

(Arief Setyadi )