Munculnya Keraton Palsu Pengulangan Awal Abad Ke-19?

SOLO - Munculnya Keraton Agung Sejagat, Sunda Empiris, Jipang Panolar merupakan fenomena sosial kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang ada di Tanah Air. Bahkan, yang terjadi saat ini bisa dibilang pengulangan dari kondisi yang pernah muncul pada awal permulaan abad ke 19.

Demikian dikatakan Pengamat Sosial Universitas Sebelas Maret (UNS) Tunjung Sutirto kepada Okezone di Kampus UNS, Solo, Rabu (22/1/2020).

Menurut Tunjung, pada masa itu, gerakan sosial sebagai bentuk protes masyarakat terhadap rezim kolonial diwujudkan dengan mendirikan sebuah kerajaan. Kemunculan gerakan yang disebut sebagai gerakan milenarisme membawa harapan baru berupa janji adanya sebuah perubahan.

"Gerakan semacam itu adalah gerakan yang sebenarnya. Kalau di dalam sejarah disebut sebagai suatu gerakan milenarisme, mengharap hadirnya masa keemasan. Entah itu zaman keemasan, yang digambarkan terjadi pada era Majapahit atau pada era era sebelumnya," papar Tunjung.

Baca Juga: Fanni Aminadia Dianggap Hanya Diperalat Raja Keraton Agung Sejagat

Sehingga, ungkap Tunjung, dalam waktu singkat, gerakan ini mampu mendapatkan pengikut yang cukup banyak. Keberhasilan gerakan tersebut dikarenakan adanya ketidaknyaman masyarakat terhadap kondisi saat ini.

Sehingga, begitu ada sebuah gerakan yang menjanjikan masa keemasan, masyarakat yang merasakan ketidaknyaman terhadap kondisi saat ini akan ikut bergabung di dalamnya.

"Kita menjadi terheran-heran, ketika muncul kerajaan-kerajaan seperti ini kenapa pemerintahaan sepertinya gagal memahami satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat," ujarnya.

"Seharusnya, intelijen negara sudah bisa menangkap fenomena tersebut. Karena untuk bisa meyakini masyarakat atau mendapatkan pengikut yang banyak tentu tidak hanya membutuhkan waktu satu atau dua bulan saja, tapi bertahun tahun," ujarnya.

Baca Juga: Keraton Agung Sejagat Lahir dari Kolaborasi Imajinatif dan Kreatif 

Untuk itu, Tunjung berharap agar Negara melibatkan para "Raja" untuk merumuskan pembangunan seperti apa yang diinginkan masyarakat setempat. Pasalnya, dalam sejarah Republik Indonesia berdiri, belum ada sekali pun, Pemerintah melibatkan para Raja di dalam sebuah forum seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Surakarta saja yang mempunyai Kerajaan yang masih ada, belum pernah sekali pun dalam sejarah Rajanya dilibatkan dalam pertemuan, seperti Musrenbang. Seharusnya, pemerintah melibatkan para Raja untuk duduk bersama merumuskan seperti apa pembangunan yang diinginkan para Raja," katanya. (Ari)

(Awaludin)