Kemensos: Program PKH dan Program Pemberdayaan Dongkrak Ekonomi KPM

"Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu turun menjadi 6-7% di akhir tahun 2024, diperlukan kolaborasi dengan lebih baik antar K/L dalam merencanakan dan mengimplementasikan program penghidupan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat PKH di Indonesia," kata Hartono.

Sementara itu, Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Allaster Cox menyampaikan bahwa Pemerintah Australia berharap untuk melanjutkan kemitraan secara berkelanjutan dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Fokus Pemerintah Indonesia dan Kementerian Sosial untuk meningkatkan penghidupan rumah tangga miskin melalui inklusi ekonomi yang lebih besar sejalan dengan prioritas kemitraan pembangunan Australia dengan Indonesia,” ujarnya.

Acara peluncuran ini dilanjutkan dengan presentasi hasil studi kepada para pakar dan pemangku kebijakan terkait pelaksanaan PKH yang menghadirkan narasumber Direktur SMERU Widjajanti Isdijoso dan Spesialis Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja MAHKOTA Karishma A. Huda, serta beberapa panelis yang terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tubagus A. Choesni, Direktur Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat, dan Direktur Usaha Desa Sejahtera Muhammad Najib.

Hadir dalam acara Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM; BPS; Kantor Staf Presiden (KSP); Perwakilan Pemerintah Australia dan Program DFAT; Bank Dunia-Indonesia; ADB Indonesia; Bank Pembangunan Islam-Indonesia; Sekrretariat TNP2K; Lembaga Penelitian dan Praktisi; serta MAHKOTA.

(Fahmi Firdaus )