JAKARTA - Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga di dalam Pasal 85-89 tertuliskan, kewajiban keluarga untuk wajib lapor dan melakukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seksual.
Bahkan anggota keluarga wajib melaporkan kepada lembaga berwenang yang akan ditunjuk untuk mengurus penyimpangan seksual.
Sebagaimana yang tertuang di Pasal 85 mengatur untuk melakukan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual. Berikut bunyi pasalnya:
Pasal 85
Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa: