PP Bisa Ubah UU, Istana Duga Ada Miskomunikasi

Fahreza Rizky, Jurnalis

Jum'at 21 Februari 2020 19:06 WIB

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Shanti Purwono. (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)

(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Baca Juga : Jokowi Persilakan Masyarakat Beri Masukkan Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja

(Erha Aprili Ramadhoni)

Halaman:

1 2 3 4

Lihat Semua

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Follow

Topik Artikel :

StafKhususJokowi StafsusPresiden StafsusJokowi RUUCiptaKerja OmnibusLaw OmnibusLawCiptaKerja

Telusuri berita News lainnya