JAKARTA -- Pakar telematika dan teknologi informasi Onno W. Purbo menilai Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemkumham) perlu memperkuat tim dalam upaya melacak keberadaan TV ilegal pembajakan hak siar.
Hal ini mengacu atas langkah petugas DJKI Kemkumham, Februari 2020 lalu, yang menggeledah dua perusahaan TV kabel ilegal yakni PT HMV dan PT DMJ di Riau, karena dinilai melanggar Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Cipta.
"Kalau dari sisi hukum memang seperti itu [DJKI Kemkumham memperkuat tim]" kata Purbo ketika dikonfirmasi, Selasa (3/3/2020).
Onno menilai TV kabel ilegal yang membajak konten tanpa izin dari televisi yang memproduksi konten dan mengkomersialkan jelas melanggar UU Hak Cipta. Dia menambahkan menyiarkan ulang siaran (relai) konten karya siaran dengan tujuan komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu merupakan bentuk pembajakan hak siar.
"Dasarnya UU Hak Cipta. Memang urusannya melanggar kalau menyebarkan sesuatu yang _copyrighted_ secara komersial," kata Onno.