BNPP Sebut 222 Kecamatan di Perbatasan Negara Butuh Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Sebanyak 222 kecamatan yang tersebar di area perbatasan negara Indonesia keadannya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk membuka daerahnya dari keterpencilan. Hal itu diketahui berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP).

"Kami sudah pergi ke 222 kecamatan prioritas. Melakukan pendataan apa yang dibutuhkan pembangunan di sana," kata Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro saat berkunjung ke Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

Ia menjelaskan, pihaknya akan mendiskusikan rencana pembangunan daerah perbatasan itu di dalam setiap rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kementerian terkait.

"Nanti setelah rapat, barangkali ada dua pola (penyelesaian). Tapi ini belum diputuskan. Pola pertama mungkin saja, tetap merata seluruh kecamatan. Yang kedua mungkin dibagi empat. 2021: 54 kecamatan; 2022 : 54; dan seterusnya. Jadi penanganannya fokus per wilayah," ujarnya.

Baca Juga: Akselerasi Pemerataan Pembangunan Desa Lewat Si Rampak Sekar

Menurut dia, kerja itu juga harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti peran dari insan media dalam mempublikasikan dan memberi masukan ke BNPP apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan infrastruktur di sana.