Siapkah Indonesia Hadapi Krisis Global Imbas Pandemi Corona?

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis
Rabu 13 Mei 2020 15:11 WIB
Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)
Share :

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa ancaman pemulihan ekonomi yang lama, dapat terjadi di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dari stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi yang hanya ada di isaran 2,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menurut Bhima, jumlah tersebut masih kecil untuk melakukan pemulihan total pasca-pandemi Covid-19.

Bhima menambahkan, pemerintah harus bisa menghemat pengeluaran dan mengalihkannya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah pembubaran lembaga yang dianggap tak maksimal.

"Ini saya kasih ide, bagaimana memulihkan ekonomi tanpa harus berutang. Pemerintah seharusnya bisa membubarkan lembaga-lembaga negara yang melakukan pemborosan. Misalnya BPIP. Iya dong. Kita tidak butuh slogan pancasila, kita butuhnya rakyat miskin merasakan Pancasila di dalam perutnya," ungkapnya.

Selain penghematan, harus ada realokasi proyek infrastruktur, Menurut Bhima, saat ini ada yang lebih penting untuk ditanggulangi daripada pembangunan infrastruktur yang mencapai angka Rp420 triliun.

Kemudian, untuk menghadapi krisis pangan, pemerintah harus memberikan suntikan dana yang besar untuk Bulog. Hal tersebut dilakukan agar Bulog bisa menyerap panen raya yang terjadi di beberapa daerah sekarang untuk kebutuhan ke depannya.

"Jadi Bulog harus ditambah uangnya untuk menyewa gudang-gudang baru dan melakukan pembelian gabah dari para petani," ungkapnya.

Selain itu, terkait dengan korban PHK yang semakin banyak maka perlu dilakukan refocusing dari anggaran-anggaran stimulus khususnya Kartu Prakerja.

"Jadi Kartu Prakerja itu sudahlah tidak usah perlu ada pelatihan online di tengah kondisi krisis. Jadi diubah 100 persen menjadi bantuan langsung tunai yang diberikan kepada para korban PHK," ungkapnya.

"Sebenarnya idealnya sekitar Rp 5,6 juta per orang yang di-PHK selama tiga bulan. Nah itu Rp 5,6 juta ditransfer dengan pencocokan data dari BPJS Ketenagakerjaan jadi BLT-nya bisa lebih tepat sasaran," jelasnya.

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya