Pemprov DKI Belum Dapat Laporan Terkait Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum mendapat laporan terkait perusahaan yang tidak mampu membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan jelang Lebaran tahun ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan ada 77.703 perusahaan yang terdaftar di wilayah Ibu Kota dan belum ada yang melaporkan tidak sanggup membayar THR.

Ia berharap seluruh tempat kerja dapat menyanggupi pembayaran THR kepada seluruh karyawan.

"Total pekerja dari 77.703 perusahaan itu sebanyak 1,9 juta. Dari total tersebut, 1.103.201 pekerja ber-KTP DKI. Kami berharap semuanya sanggup bayar THR," kata Andri kepada wartawan, Kamis (14/5/2020).

Andri menjelaskan, sesuai Surat Edaran Disnakertrans DKI Jakarta Nomor 37/SE/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran THR Keagamaan 2020, seluruh perusahaan diwajibkan membayarkan THR sesuai dengan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2020 paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Ia menegaskan, bila ada perusahaan yang tidak bisa membayar THR kepada pegawainya, maka harus dirundingkan terlebih dahulu.

"Kalau ada laporannya, kami akan siapkan langkah-langkahnya," pungkas dia.

(Hantoro)