Selama 75 tahun itu, Pancasila telah mengalami beberapa kali ujian dan cobaan. Dan, oleh kokohnya kesepakatan semua elemen bangsa, Pancasila tak pernah bisa digoyahkan. Sebaliknya, Pancasila tetap tegak sebagai filosofi kebangsaan NKRI hingga kini. Semua upaya merongrong Pancasila itu sudah tercatat lengkap dalam sejarah dan dapat dipelajari oleh generasi Milenial dan Generasi Z.
Dalam konteks kekinian, jelas mantan Ketua DPR RI ini, terkait pandemi covid-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia, tepat 75 tahun yang lalu Bung Karno dalam pidatonya mengatakan Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong. Gotong royong yang dimaksudkan adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bahu-membahu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.
Semangat dan nilai-nilai gotong royong yang dikobarkan Bung Karno itulah yang saat ini sangat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Ada perasaan senasib dan sepenanggungan yang muncul spontan melalui berbagai aksi dalam membantu antara sesama warga. Begitu juga ketaatan rakyat membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai virus covid-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.
Lebih jauh Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, bahwa dalam setiap perubahan zaman dan perkembangan peradaban, akan selalu ada tantangan atau akan ada upaya merongrong Pancasila. Kecenderungan ini harus diwaspadai generasi milenial dan genersai Z.
Pada dekade 60-an, upaya komunisme menggeser Pancasila gagal. Pada dekade terkini, ada upaya menggusur Pancasila dengan sistem nilai lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM) dan hakekat demokrasi.
"Untuk itu, Saya mengajak generasi milenial dan generasi Z untuk terus merawat dan mempraktikan nilai lima sila Pancasila dalam kebihinekaan kita. Orang muda Indonesia harus berani dan tegas menolak sistem nilai lain yang tidak demokratis dan melanggar prinsip-prinsip HAM," pungkas Bamsoet.
(Widi Agustian)