MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
KHARTOUM - Pemerintah transisi Sudan telah menyetujui kesepakatan dengan kelompok pemberontak yang mengakhiri 30 tahun pemerintahan di bawah hukum Islam dan tidak lagi menjadikan Islam sebagai agama resmi negara.
Perjanjian itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan Pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan - Utara (SPLM – N), Abdelaziz Al-Hilu di Ibu Kota Ethiopia Addis Ababa pada Kamis (3/9/2020).
Dalam perjanjian itu, Sudan tidak lagi menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan mengubah pemerintahan Islam menjadi sekuler.
BACA JUGA: Setelah 30 Tahun, Sudan Hapuskan Penggunaan Hukum Islam
"Negara tidak akan mendirikan agama resmi," kata perjanjian itu sebagaimana dilansir Middle East Monitor. “Tidak ada warga negara yang dapat didiskriminasi berdasarkan agama mereka. Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara', di saat tidak adanya hak untuk menentukan nasib sendiri yang harus dihormati.”
Perkembangan itu terjadi beberapa hari setelah pemerintah menyetujui kesepakatan damai dengan koalisi kelompok pemberontak di Front Revolusi Sudan di Juba, Sudan Selatan. Penandatanganan akhir dari kesepakatan itu dijadwalkan akan digelar bulan depan.
Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Sudan adalah upaya terbaru untuk menghapus tiga dekade hukum Syariah yang diterapkan di bawah pemerintahan Omar Al-Bashir, yang digulingkan oleh militer pada April 2019 setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah di ibu kota Khartoum.
BACA JUGA: Militer Sudan Dilaporkan Telah Kudeta Presiden Omar Al Bashir
Sebuah konstitusi sementara, yang mengecualikan referensi apapun ke Syariah sebagai sumber utama hukum di Sudan ditandatangani Agustus lalu.
Al Bashir mulai berkuasa di Sudan setelah kudeta militer 1989 yang diatur oleh Hassan Al-Turabi, pemimpin gerakan Islamis utama, yang membantu mengawasi penerapan ketat hukum Islam di negara itu.