MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
PANDEGLANG - Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung di berbagai daerah. Beberapa di antaranya diwarnai kericuhan.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, perbedaan pendapat dan pandangan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, jangan sekali-kali hal tersebut justru menghambat pembangunan.
"Apalagi nanti kalau korbannya orang-orang yang lemah yang mesti dibela, malah jadi korban. Saya berharap semuanya menahan diri, gunakan cara, etika, budaya Indonesia," ujarnya di sela Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Serbaguna PKPRI, Labuhan, Pandeglang, Kamis (8/10/2020).
Gus Jazil juga meminta aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi di lapangan bisa bertindak secara profesional dan tidak melampaui batas dalam bertindak dengan koridor hukum.
"Jangan sampai bertindak diluar jalur hukum, tapi siapapun yang melanggar harus didisiplinkan. Perlu juga dilakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh mahasiswa untuk bisa diajak berdialog tidak di jalan karena sekarang sedang pandemi," tuturnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, akibat pandemi Covid-19, saat ini banyak aktivitas masyarakat seperti di pasar lumpuh. Jika aksi demonstrasi terus berlanjut dikhawatirkan justru akan memperburuk situasi.
Gus Jazil juga meminta para guru untuk memantau pergerakan anak didiknya yang diduga banyak terlibat demonstrasi.
"Memang sekarang ini harus diakui bahwa keadaan ini membuat anak-anak juga jenuh, cuman apa hiburannya masa demo gitu makanya ini serba salah. Ini demo dianggap hiburan ini oleh anak-anak yang belum mengerti apa masalah, yang penting bisa ramai-ramai turun ke jalan, nggak pakai masker, bisa lempar-lempar, ini susah," katanya.
Menurutnya, aksi demonstrasi seperti ini rawan ditunggangi oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya kekacauan. "Nggak mungkin kegiatan seperti ini tanpa aktor, tapi pola ini yakinlah bahwa pola adu domba di lapangan kayak gini ini akan merugikan masyarakat banyak," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)