Terima Draf dari DPR, Pemerintah Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

JAKARTA - Pemerintah akan langsung membahas peraturan turunan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)setelah menerima drafnya dari DPR.

Hal tersebut diucapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar diketahui memberikan draf UU Ciptaker ke Sekretariat Negara (Setneg).

“Saya kira langsung membahas peraturan turunannya karena ini kan sudah disahkan DPR dan akan berlaku jadi UU. Artinya sekarang pemerintah akan bekerja untuk menyusun peraturan turunan yang memang akan menjelaskan secara lebih detil apa apa yang diatur di UU," ucap Donny saat dihubungi wartawan, Rabu (14/10/2020).

Donny menuturkan tim penyusun akan segera membahas aturan turunan tersebut karena Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa hal tersebut akan dirampungkan maksimal tiga bulan.

"Sesegera mungkin karena presiden kan bilang maksimal tiga bulan, jadi saya kira tim penyusun sudah mulai bekerja," tuturnya.

Donny memastikan publik akan diberi ruang dalam penyusunan aturan turunan UU Ciptaker tersebut. Tim penyusun akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan lain sebagainya.

"Partisipasi publik akan diberi ruang supaya peraturan turunan ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Tim penyusun pasti akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas, semua yang bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini," jelasnya.

Baca Juga : Sekjen DPR Serahkan Draf UU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi

Sebagaimana diketahui, naskah final UU Cipta Kerja membetot perhatian publik lantaran jumlah halaman pada draf yang beredar berbeda-beda. Mulai dari 905, 1.052, 1.035, dan terakhir setebal 812 halaman. Naskah terakhir inilah yang diserahkan ke pemerintah.

Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani beleid itu. Namun bila Kepala Negara tak menandatanganinya maka UU Cipta Kerja akan berlaku secara otomatis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.