Kendati telah menyampaikan aspirasi ke pemerintah, Eko memastikan BEM PTM se-Indonesia akan tetap turun ke jalan untuk mengkritik UU Ciptaker.
"BEM PTM tetap melakukan aksi ke jalan untuk menindaklanjuti Omnibus Law. Kita akan turun aksi walaupun kita sudah sampaikan aspirasi ke pemerintah," tuturnya.
Baca Juga : Istana : UU Ciptaker Diapresiasi Sejumlah Lembaga Internasional
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020 dan langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Baca Juga : Typo di UU Ciptaker, Kemensetneg Sanksi Pejabatnya
(Erha Aprili Ramadhoni)