MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis membuat keputusan yang mengejutkan dengan mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi buntut pembiaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
Menyusul hal itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menantang Kapolri untuk melakukan hal yang sama kepada pejabat kepolisian jika terjadi pelanggaran saat Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang.
"Tidak hanya kapolres tapi juga kapoldanya (dicopot kalau terjadi pelanggaran saat Pilkada)," kata Neta kepada Okezone, Rabu (18/11/2020).
Baca juga:
Pilkada 2020, Kapolri: Tidak Ada Tawar-menawar Urusan Netralitas!
PA 212: Jika Terjadi Pembiaran Kerumunan saat Pilkada, Reuni 212 Digelar Tepat Waktu
Slamet Ma'arif Sebut Reuni 212 Tetap Digelar Jika...
Sebelumnya, Neta menilai Kapolri hanya menindak pelanggar protokol kesehatan yang tidak memiliki pengaruh besar. Sebab ada banyak contoh lain sebelum kasus kerumunan kepulangan Habib Rizieq namun tak ditindak.
"Misalnya Munas PBSI yang dipimpin Wantimpres Wiranto di Tangerang, lalu kerumunan massa menuju KPUD Solo saat putra Jokowi mendaftar calon walikota, lalu kerumunan massa menuju KPUD Medan saat menantu Jokowi mendaftar calon walikota. Dalam kasus itu Kapolda Jateng maupun Kapolda Sumut tidak dicopot dari jabatannya," ungkap Neta.
Padahal lanjut Neta, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menunjuk Satgas pemulihan Covid-19 yang dipimpin sejumlah pejabat sipil, militer, dan polisi. Namun Satgas justru tidak mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan jika dilakukan orang-orang yang berpengaruh.
"Setelah presiden Jokowi "teriak" memanggil sejumlah pejabat berwenang, dan mempertanyakan pembiaran terhadap kerumunan massa yang dilakukan Rizieq barulah kapolri bertindak mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar," terangnya.
"Seharusnya, setelah kedua Kapolda itu dicopot, presiden juga segera mencopot kapolri," tambahnya.
Adapun terkait pencopotan kedua kapolda itu sendiri, menurut Neta bukan murni karena ketegasan melainkan ada aroma bursa pencalonan Kapolri baru.
"IPW melihat kasus pencopotan kedua kapolda syarat nuansa politis, terutama berkaitan dengan bursa calon Kapolri dimana Kapolda metro disebut sebut sebagai salah satu calon dari 'Geng Solo'," tuturnya.
Neta curiga pembiaran kerumunan massa yang dilakukan Rizieq ini berkaitan dengan isu bahwa kepulangan Rizieq atas bantuan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sehingga banyak pihak takut dan terjadi penguatan "Geng Makassar".
"Akibatnya yang dikorbankan adalah Kapolda Metro Jaya sebagai bagian dari "Geng Solo". Dalam kasus pencopotan dua kapolda pasca 'teriaknya' Jokowi dalam kasus kerumunan massa Rizieq," tandasnya.
(Awaludin)