Selama masa kampanye, lanjut Zaki, banyak juga ASN di Jawa Barat yang tidak netral. Ia tidak menyebut jumlahnya secara pasti, namun dari 150 dugaan pelanggaran di Jawa Barat, sekitar 60 persennya menyangkut soal netralitas ASN.
"Paling tinggi justru netralitas ASN. Kita sudah banyak memberikan rekomendasi ke KSN," ungkapnya.
Masih kata Zaki, setelah pihaknya memberikan rekomendasi ke KSN, maka KSN akan menindak lanjuti rekomendasi tersebut.
"KSN kemudian yang memberikan sanksi. Berupa teguran. Sudah banyak surat teguran yang sudah dikeluarkan KSN terkait netralitas ASN. Ancamannya teguran, penundaan promosi jabatan dua tahun, sampai paling keras itu pemberhentian," ucap Zaki.
(Awaludin)