Pengamat Sebut Ganjar Ikuti Pola Jokowi untuk Maju Pilpres 2024

JAKARTA – Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kerap berada di urutan teratas hasil survei mengenai elektabilitas calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Hal ini membuat Ganjar digadang-gadang menjadi salah satu kandidat capres untuk Pilpres 2024.

Ganjar juga dinilai terus mendongkrak elektabilitasnya dengan berbagai manuver politik yang dia lakukan. Itu termasuk terakhir ketika dirinya menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di rumah dinasnya pada Rabu (2/12/2020) malam.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan, apa yang dilakukan Ganjar Pranowo saat ini polanya sama seperti yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika hendak maju di Pilpres 2014.

"Artinya elektabilitas, popularitas dari Jokowi saat itu sangat tinggi sehingga PDIP mau tidak mau harus dan wajib mendukung Jokowi karena arah anginnya ke Jokowi semua karena ada 'Jokowi effect'. Nah kelihatannya, Ganjar akan terus meningkatkan elektabilitasnya untuk mengikuti pola itu," kata Ujang Komaruddin, Jumat (4/12/2020).

Menurutnya, ketika nantinya hasil berbagai lembaga survei memang menunjukkan nama Ganjar di posisi teratas, bukan tidak mungkin ia akan menawarkan namanya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk diusung sebagai capres pada Pilpres 2014. "Artinya mau tidak mau, Megawati harus mengadopsi itu," katanya.

Namun, Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) mengatakan, ada persoalan yang membuat Jokowi dan Ganjar tidak serta-merta bisa disamakan karena track record keduanya memang berbeda. "Kalau dulu Jokowi (pada Pilpres 2014) sangat clear tidak diikuti dengan kasus-kasus, misalnya isu korupsi dan sebagainya. Nah, Ganjar ini punya isu korupsi yang dia agak sulit sepertinya untuk membendung itu," ucapnya.

Ujang mencontohkan, nama Ganjar pernah disebut-sebut dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Hal ini dinilai bisa menjadi persoalan dan akan digunakan sebagai senjata oleh lawan politiknya.