MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Sebanyak enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) tewas ditembak polisi di Kilometer 50 Tol Jakarta - Cikampek (Japek). Peristiwa itu terjadi saat mereka sedang mengawal perjalanan Habib Rizieq Shihab.
Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut turun tangan mengusut perkara ini. Para pihak terkait telah dimintai keterangan untuk memperjelas kasus tersebut. Begitu juga Kepolisian yang telah melakukan rekonstruksi peristiwa penembakkan itu.
Sekretaris Umum FPI yang juga kuasa hukum korban, Munarman, menegaskan pihaknya menolak penanganan perkara dan rekonstruksi yang telah dilakukan aparat Kepolisian.
"Pertama, bahwa kami menolak penangangan perkara dan rekonstruksi atau reka ulang atas tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap enam syuhada anggota Laskar FPI dilakukan oleh pihak Kepolisian," ujar Munarman melalui keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (15/12/2020).
Kedua, kata Murarman, pihaknya meminta kepada Komnas HAM menjadi leading sector untuk mengungkap tragedi pembunuhan ini. Sebab, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.
Ketiga, lanjut dia, bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan menggunakan ketentuan Pasal 170 KUHP Jo. Pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 214 KUHP dan atau Pasal 216 KUHP adalah tidak tepat, karena justru menjadikan enam anggota Lakskar FPI tersebut sebagai pelaku. Padahal sejatinya mereka adalah korban.
"Lagi pula, secara hukum acara pidana, dengan mengikuti alur logika pihak kepolisian, maka penanganan perkara yang tersangkanya sudah meninggal tidak bisa lagi dijalankan. Janganlah kita bodohi rakyat Indonesia dengan drama komedi yang tidak lucu lagi," tandas Munarman.
Keempat, Munarman meminta kepada semua pihak untuk menghentikan spiral kekerasan terhadap enam anggota Laskar Pembela Islam. "Keenam korban hanya para pemuda lugu yang mengabdi kepada gurunya, menjaga keselamatan gurunya dan berkhidmat untuk agama," ucapnya.