Soal Penembakan Laskar FPI, Refly Harun: Tak Ada yang Namanya Negosiasi

Kemudian, masalah nonhukum, mantan Komisaris Jasa Marga sependapat untuk digelar dialog, karena banyak hal yang bisa dilalui dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini. Karena menurut Freedom House, Indonesia ini partly free atau separuh bebas. Tentu hal ini patut disayangkan karena reformasi rasanya baru kemarin terjadi, tetapi Indonesia seperti akan kembali ke otoritarianisme.

“Kita tidak inginkan sampai terjadi apalagi teman-teman media kalau balik pada otoritarianisme tidak ada kebebasan untuk meliput, untuk memuat dan itu akan menjadi penderitaan kita semua,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Refly, dirinya menuntut pemerintah untuk memelihara ruang demokrasi, ruang kebebasan dan tidak melulu menggunakan pasal atau hukum untuk siapapun yang berbeda pendapat untuk menjerat mereka.

“Dengan UU ITE misalnya yang awalnya bertujuan untuk melindungi transaksi elektronik dari penipuan dan lain sebagainya, tapi jadi alat represi rezim untuk menghukum orang-orang yang berbeda pendapat,” pungkas Refly.

(Arief Setyadi )