PBNU : Hak Prerogatif Presiden untuk Mengangkat Wamensos jika Dibutuhkan

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud mengatakan, segala kebutuhan perangkat di kementerian merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk, soal Wakil Menteri Sosial (Wamensos).

Kebutuhan Wamensos saat ini, kata Marsudi, tergantung kebijakan yang akan diambil oleh Tri Rismaharini (Risma). Jika dirasa dibutuhkan, Presiden Jokowi bisa saja melantik seorang Wakil Mensos untuk mendampingi Risma.

"Wamen itu tentang kebutuhan ya. Yang tahu kebutuhan adalah yang buat menteri dan yang jadi menteri. Kalau kebutuhan itu dirasa perlu menterinya, ya itu hak prerogatif presiden juga untuk mengangkatnya," kata Marsudi saat dikonfirmasi, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Risma Dinilai Mampu Bersihkan Nama Kemensos Usai Terjerat Kasus Korupsi 

Menurut Marsudi, setiap kementerian berbeda-beda tingkat kebutuhannnya untuk efektifitas kinerja kedepan. Jika memang Kementerian Sosial (Kemensos) membutuhkan adanya seorang Wamen, kata Marsudi, maka kembali lagi menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mengangkatnya.

"Iya itu tadi kalau dirasa disitu ada kebutuhan, kan kebutuhan macam-macam, check and balances, dan yang lainnya, itu tergantung presiden," ujarnya.

Baca juga:  Jabat Mensos, Risma Minta Anak Buah Menyesuaikan Diri dengan Pola Kerjanya

Sekadar informasi, Presiden Jokowi resmi melantik Tri Rismaharini (Risma) sebagai Mensos pada Rabu, 23 Desember 2020. Risma menggantikan posisi Juliari Peter Batubara yang sedang tersandung kasus korupsi terkait bansos Covid-19.

Namun memang, tugas Risma saat ini cukup berat. Ia harus mengemban dua tugas negara yang cukup berat. Sebab, selain menjabat Mensos, Risma saat ini juga masih aktif sebagai Wali Kota Surabaya.

(Awaludin)