JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki sistem data tunggal yang menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, dan pendataan itu harus dimulai dari desa.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat Pemda. Sekali lagi pendataan tersebut harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, untuk menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya,” kata Megawati secara virtual dalam peringatan HUT Ke-48 PDI Perjuangan, di Jakarta, Minggu (21/1/2021).
Data tunggal tersebut, ujar Megawati, dapat digunakan sebagai basis kebijakan yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Pemerintah juga, ujar dia, harus melibatkan peneliti dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mencapai hasil yang maksimal.
“Dengan data itu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel hanya apabila program tersebut berbasis pada data, hasil riset nasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah,” ujarnya.
Megawati mencontohkan ketika Presiden pertama Indonesia yang juga Ayahnya, Soekarno, membangun kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Bung Karno, sapaan Soekarno, saat itu, memanggil sekitar 600 insinyur dari berbagai perguruan tinggi untuk membantu membangun GBK.