MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Militer menuding ada sekitar 10 juta kasus pelanggaran secara nasional dalam pemilihan umum November lalu. Mereka menuntut agar klaim tersebut diselidiki.
Militer juga menuntut komisi pemilihan menerbitkan daftar pemilih untuk verifikasi.
Pemilu pada November lalu merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan di Myanmar.
Seperti yang telah diperkirakan, Aung San Suu Kyi - figur yang sangat dihormati di Myanmar - serta partainya menyapu hasil pemilu dengan kemenangan besar.
Militer mengatakan akan "bertindak" jika keluhan mereka soal pemilu tidak ditanggapi. Seorang juru bicara militer menolak berkomentar terkait kemungkinan pengambilalihan kekusaan.
Komisi pemilihan mengeluarkan pernyataan Kamis (28/01) dengan mengatakan pemilu diselenggarakan bebas dan adil dan mencerminkan "keinginan rakyat".
Komisi juga menyanggah adanya tudingan kecurangan. Namun mengakui ada "kejanggalan" dalam daftar pemilih dan tengah menyelidiki 287 keluhan yang mereka terima.
Pada hari Jumat (30/01), Kedutaan besar AS bersama dengan 16 kedutaan negara lain termasuk Inggris dan delegasi Uni Eropa mengeluarkan pernyataan, mendesak militer "mematuhi norma demokrasi."
"Kami menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilihan umum atau menghalangi transisi demokratis Myanmar," demikian pernyataan yang ditandatangani oleh sejumlah kedutaan termasuk AS, Uni Eropa, Australia dan Inggris.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Gutteres juga mengungkap seruan serupa seperti diungkapkan oleh juru bicaranya, Stephane Dujarric.
"Dia mendesak semua pihak untuk mencegah bentuk provokasi apapun dan menunjukkan kepemimpinan serta mematuhi norma demokrasi dan menghargai hasil (pemilu)," kata Dujarric dalam pernyataan.
"Semua masalah pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme legal," tambahnya.
Keamanan di ibu kota Naypidaw ketat pada hari Jumat (29/01) dengan pengerahan polisi dan jalan-jalan ditutup dengan pagar dan kawat berduri.
(Susi Susanti)