Kudeta Militer Myanmar, Joe Biden Pastikan Akan Ambil "Langkah Tepat"

Dalam pernyataan yang dikeluarkan juru bicaranya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan "keprihatinan mendalam terkait deklarasi peralihan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif kepada militer. Perkembangan ini merupakan pukulan serius terhadap reformasi demokrasi di Myanmar.”

Tom Andrews, utusan khusus PBB mengenai situasi HAM di Myanmar, mendesak negara-negara untuk juga mempertimbangkan sanksi-sanksi terhadap Myanmar.

"Harus melakukan langkah tegas, termasuk pemberlakuan sanksi-sanksi yang terarah dan berat, serta embargo senjata hingga demokrasi dipulihkan," katanya dalam pernyataan.

(Khafid Mardiyansyah)