Ombudsman Bakal Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksin Helena Lim

Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim sudah memiliki sistem verifikasi bertahap dimana penerima vaksin akan menerima SMS dari ID Peduli Covid, dilanjutkan dengan melakukan regsitrasi ulang secara online atau offline kepada Bhabinkamtibmas yang didampingi RT/RW serta petugas kesehatan kecamatan.

Penerima selanjutnya memilih tempat vaksinasi, kemudian Sistem Informasi Satu Data Covid akan mengirimkan tiket elektronik.

“By system, seharusnya sulit bagi yang tidak berhak untuk memperoleh vaksin. Terlebih lagi, sesuai dengan PMK tersebut, vaksinasi merupakan sistem secara keseluruhan dari proses perencanaan sampai ke tahap pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Artinya, sejak dari awal, vaksin yang akan diberikan sudah dipastikan ditujukan kepada penerima yang diajukan dalam tahap perencanaan” sambungnya.

Dengan pengalaman tata kelola program imunisasi yang telah berjalan puluhan tahun, kebocoran penerima manfaat vaksin ini sendiri sebetulnya cukup mengherankan.

“Kenapa petugas puskesmas begitu mudah memberikan persetujuan untuk memberikan vaksinasi? apakah sistem yang disiapkan Pemprov DKI gagal menampilkan nama penerima by name by address yang boleh di vaksin di Puskesmas tersebut?” kata Teguh lagi. Rencana pemanggilan itu sendiri akan dilakukan secara daring/online dalam waktu dekat.

“Kami tentunya berharap kebocoran tersebut bukan kesalahan sistemik, namun jika memang kelemahannya sistemik kami akan segera memberikan saran dan tindakan korektif bagi perbaikan pelayanan vaksinasi,” tutup Teguh.

Sebelumnya diberitakan, nama selebgram Helena Liem mendadak ramai diperbincangkan setelah beredar kabar ia mendapatkan vaksinasi Covid-19. Padahal vaksinasi tahap pertama diperuntukan bagi para pejuang Covid-19 garda terdepan yakni tenaga kesehatan.

(Angkasa Yudhistira)