Dalam pemilu sebelumnya, hanya terdapat tiga anggota KPPS yang mengikuti pelatihan. Dari tiga orang tersebut belum dapat dipastikan menyampaikan kepada petugas KPPS lain atau tidak.
"Misalnya Si Rekap, bahkan hari pertama lost tidak ada sama sekali Si Rekap. Karena sistem down akhirnya pola administrasi beban konfensional, 7 hari baru full 100 persen," jelasnya.
Dia menjelaskan, permasalahan tata kelola pemilu akan terjadi jika pemilu dengan Pilkada sejumlah 514 Kabupaten Kota, 34 Provinsi, dan beberapa bulan Pilpres dan Pemilihan Legislatif.
"Kota bisa bayangkan beban penyelenggara hal ini yang menurut saya yang perlu diperhatikan. Ini juga anggaran juga bisa diperbaiki," pungkasnya.
(Awaludin)