Kantor HAM PBB Rilis Laporan Pelanggaran HAM di Sri Lanka

Kepala OHCHR Michele Bachelet menyampaikan penilaian yang kritis tentang situasi saat ini di Sri Lanka kepada Dewan HAM PBB (UNHRC). Menurut Bachelet, tidak ada yang dilakukan untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi para korban hampir 12 tahun setelah konflik bersenjata itu. Pemerintah Sri Lanka saat ini, kata Bachelet, sama seperti pendahulunya, gagal mewujudkan rekonsiliasi atau menuntut pertanggungjawaban dari para pelakunya.

“Dampak terhadap ribuan orang yang selamat, dari semua komunitas, sangat menghancurkan. Mengatasi kepedihan dan menanggapi pelanggaran pada masa lalu adalah alat penting bagi pencegahan yang menjadi inti tugas Dewan HAM PBB," ujar Bachelet.

Bachelet menambahkan tren yang mengganggu dalam setahun ini menunjukkan kemerosotan serius dalam hak-hak sipil dan politik. Ia mengutip independensi media di Sri Lanka yang menyusut cepat dan independensi peradilan yang terkikis. Selain itu, ia memperingatkan, militerisasi fungsi-fungsi penting sipil yang terus berkembang, secara perlahan mengganggu pemerintahan yang demokratis.

(Baca juga: Survei di Inggris: Vaksin Covid-19 Pfizer Tunjukkan Tingkat Antibodi Tinggi)

Bachelet mengatakan pemerintah umumnya menolak mengakhiri impunitas melalui sebuah proses nasional. Karenanya, ia mendesak Dewan HAM untuk mencari cara-cara baru untuk memajukan akuntabilitas dan mengusahakan ganti rugi bagi para korban pada tingkat internasional.