JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, menilai ada dukungan power terhadap pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut). KLB tersebut telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
"Apabila menteri hukum memberikan SK kepada pengurus versi KLB Sumut, itu artinya dukungan power," ujar Andi Nurpati yang merupakan loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Sindonews, Jumat (5/3/2021).
Loyalis AHY lainnya yang merupakan Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly harus menolak mengesahkan pengurus hasil KLB di Sibolangit itu.
"Kenapa? Karena Hasil Kongres V tahun 2020 termasuk AD/ART dan susunan kepengurusan sudah disahkan oleh Kemenkumham, dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing isi maupun struktural kepengurusannya," kata Didik Mukrianto kepada SINDOnews saat dihubungi terpisah.
Didik mengungkapkan, mestinya demi hukum juga Menkumham bisa mengetahui KLB di Sibolangit tersebut ilegal dan inkonstitusional. Belum lagi, lanjut dia, pada 4 Maret 2021, surat DPP Partai Demokrat sudah diterima Kemenkumham terkait standing perencanaan dan pelaksanaan KLB yang ilegal dan inkonstitusional.
Baca Juga : Pastikan Moeldoko Bakal Hadir, Jhoni Allen : KLB Belum Selesai, Masih Menunggu Beliau
"Dengan dalih apapun, Menkumham secara akal dan logika sehat mestinya tidak akan menerima, dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB," tuturnya.
Baca Juga : Nazarudin dan 7 Kader yang Dipecat AHY Hadiri KLB Demokrat di Deliserdang
(Erha Aprili Ramadhoni)