Pemimpin Politisi Sipil yang Digulingkan Serukan 'Revolusi' Melawan Junta Militer Myanmar

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis
Minggu 14 Maret 2021 15:27 WIB
Pemimpin sipil Myanmar Mahn Wing Khaing Than. (Foto: Reuters)
Share :

NAYPYIDAW - Pemimpin sekelompok politisi Myanmar yang digulingkan dalam kudeta militer berjanji untuk melanjutkan "revolusi" melawan pihak otoritas. Dari persembunyian, Mahn Win Khaing Than memimpin sekelompok legislator yang menolak kudeta bulan lalu.

Dalam pidato publik pertamanya, Mahn Win Khaing Than mengatakan "ini adalah saat tergelap bangsa dan fajar sudah dekat".

BACA JUGA: Pakar PBB: Junta Myanmar Kemungkinan Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Sebanyak 12 pengunjuk rasa dilaporkan tewas pada Sabtu (13/3/2021).

Gelombang protes di Myanmar (juga dikenal sebagai Burma) telah terjadi sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

NLD menang telak dalam pemilihan tahun lalu, tetapi militer mengatakan pemilihan itu dipenuhi kecurangan.

Anggota parlemen NLD yang berhasil lolos dari penangkapan membentuk kelompok baru, Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), dengan Mahn Win Khaing Than ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

CRPH berharap mendapatkan pengakuan internasional sebagai pemerintah sah Myanmar.

Apa yang dikatakan Mahn Win Khaing Than?

Dalam pidatonya di Facebook, Mahn Win Khaing Than mengatakan: "Inilah saatnya bagi warga kita untuk menguji ketahanan di saat-saat kelam.

"Untuk membentuk sebuah demokrasi federal, dengan semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai macam penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade... revolusi ini adalah kesempatan kita untuk berjuang bersama.

BACA JUGA: Kabur ke India, Eks Polisi Myanmar Mengaku Diperintahkan Tembak Demonstran Sampai Mati

"Terlepas dari perbedaan kita di masa lalu, inilah saatnya kita harus bergandengan tangan untuk mengakhiri kediktatoran untuk selamanya," ujarnya sebagaimana dilansir BBC.

Militer menganggap CRPH sebagai kelompok ilegal dan memperingatkan bahwa siapa pun yang bekerja sama dengan mereka akan menghadapi dakwaan makar.

Pada hari Sabtu, setidaknya 12 pengunjuk rasa tewas di Myanmar, menurut BBC Burma dan saksi mata.

Apa latar belakangnya?

Pengamat internasional independen telah membantah klaim militer bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum November 2020.

Mereka mengatakan tak mendapati adanya penyimpangan.

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya