Kemenkumham Diyakini Sudah Kantongi Kepengurusan Demokrat yang Sah

"Maka itu yang harus dipatuhi, bagaimanapun AHY miliki legitimasi sebagai ketua umum," ungkapnya.

Baca juga:  AD/ART Demokrat Kongres 2020 Dituding Cacat Prosedural, Ini Respons Kubu AHY

Lebih lanjut Dedi mengatakan, jika tiba-tiba pemerintah mengesahkan kubu PD hasil Kongres Luar Biasa (KLB) maka hal itu berpotensi memperpanjang konflik di internal partai berlambang bintang mercy tersebut. Dan, kondisi ini akan menyeret pemerintah dalam konflik.

"Jika pemerintah justru menganulir putusannya sendiri yang mengakui AHY, lalu berubah mengikuti tuntutan kubu KLB, integritas Menkumham dipertanyakan, termasuk pemerintah secara umum," kata Analis Politik Lulusan Universitas Telkom Bandung itu.

(Awaludin)