WASHINGTON, DC – Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan pegawai pemerintah non-darurat dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Myanmar, mengutip alasan “kerusuhan sipil”, demikian disampaikan Departemen Luar Negeri. Perintah itu muncul di saat para aktivis meningkatkan seruan untuk "intervensi kemanusiaan" terhadap Myanmar.
Pengumuman satu kalimat Departemen Luar Negeri datang pada Selasa (30/3/2021) malam di Washington, pada hari oposisi di Myanmar memulai "pemogokan sampah" terhadap pemerintah.
BACA JUGA: Korban Tewas dalam Unjuk Rasa Myanmar Lampaui 500 Jiwa
Pemogokan itu menyusul bentrokan akhir pekan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan yang menewaskan 141 orang pada Sabtu (27/3/2021) saja. Lebih dari 500 orang telah tewas sejak 1 Februari, ketika militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menangkap pemimpin sipil dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, dengan alasan kecurangan dalam pemilu.
Sementara itu, para aktivis di Twitter telah mengintensifkan seruan mereka pada pemerintahan Biden untuk melakukan intervensi, sambil berbagi foto dan laporan dugaan kekejaman militer.