MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Ada tiga sikap inkonsistensi yang ditunjukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pascakeputusan Kemenkumham yang menolak kepegurusan Partai Demokrat versi KLB Deliserdang.
(Baca juga: Kubu Moeldoko Sebut SBY dan AHY Tidak Konsisten Usai Putusan Kemenkumham)
Demikian diutarakan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat (PD) pimpinan Moeldoko, Saifu Huda Ems (SHE), Jumat (2/4/2021).
Menurutnya, jika sebelumnya SBY-AHY dan para pendukungnya selalu mendengungkan jargon 'Selamatkan Demokrasi', sekarang setelah adanya Keputusan Kemenkumham berganti jargonnya dengan narasi 'Selamatkan Partai'.
(Baca juga: Ketika Bung Karno Pesan 50 Tusuk Sate Ayam saat Bulan Ramadan)
Selain itu, kubu AHY juga memuji pemerintahan Jokowi, padahal sebelumnya mereka menuding ada upaya pemerintah mengintervensi kisruh PD, dan faktanya Menkumham Yasonna Laoly malah menolak kepengurusan KLB. Dan 'tragisnya', pujian kubu AHY tak dibarengi permintaan maaf dari mereka setelah sebelumnya menuding pemerintah dengan narasi-narasi yang berdasar.
"Dari penjelasan saya mengenai ketiga hal di atas, kita sebagai masyarakat telah sangat jelas bisa menilai betapa inkonsistensinya seorang SBY berserta anak-anak dan para pengikutnya," ujarnya, Jumat (2/4/2021).
"Belum lagi sekarang telah beredar kabar yang sangat mencengangkan, bahwa tak lama lagi Partai Demokrat kepemimpinan AHY akan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertujuan untuk merubah AD/ART Partai Demokrat 2020 yang dahulu SBY ubah di luar kongres," sambungnya.
Dia tak habis pikir bahwa AD/ART 2020 yang terbukti banyak masalah karena melanggar Konstitusi dan melanggar Undang-Undang Partai Politik, yang menempatkan Ketum AHY dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai sebagai layaknya raja diraja harus diubah kembali.
"Ini semua membuktikan bahwa KLB Sibolangit yang mendaulat Moeldoko sebagai Ketua Umum itu sejatinya sangat bermanfaat, dapat membongkar kebusukan-kebusukan politik SBY yang selama bertahun-tahun menguasai Partai Politik dengan keluarganya sendiri. Partai Politik yang menguras trilyunan kas negara dan yang hanya menghasilkan koruptor-koruptor tangguh yang dilindunginya," ujarnya.