Buru Aset BLBI, Wamenkumham Sebut Pemerintah Perlu UU Perampasan Aset

JAKARTA – Upaya memburu dan mengembalikan berbagai aset dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di luar negeri diperkirakan akan memakan waktu lama.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, hingga kini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal, UU ini merupakan perintah dari Konvensi Antikorupsi PBB 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Selain memberantas korupsi secara efektif dan efisien serta kerja sama internasional (antarnegara), pengembalian aset juga menjadi tujuan Konvensi PBB. Pengembalian aset terdiri atas tindakan melacak, menyita, merampas, hingga mengembalikan aset hasil kejahatan kepada pemilik yang sah.

Edward menyebut pemerintah memerlukan UU Perampasan Aset guna menagih dana bantuan BLBI yang diperkirakan mencapai Rp108 triliun tersebut.

"Adanya UU Perampasan Aset akan sangat menolong. Tanpa UU ini, upaya yang dilakukan bukan hal mudah. Perjalanannya akan panjang. Seperti dari Kaliurang (DIY) ke California (AS),” kata Edward dalam temu media di Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Berikut Susunannya

Sekadar diketahui, draf RUU Perampasan Aset sudah ada sejak 2011-2012 sebagai RUU inisiatif pemerintah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan RUU ini tidak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang telah ditetapkan DPR.