Halauan Negara, Pertahanan Nasional dan Urgensi Percepatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Kasus pencurian data pribadi bermuatan informasi lengkap 279 juta WNI itu  memang bukanlah yang pertama. Namun, kasus ini menjadi heboh dan viral karena skalanya yang masif dan detail datanya lengkap. Kasus ini menambah panjang daftar pencurian dan penyalahgunaan data publik. Masyarakat tentu masih dengan beberapa kasus sebelumnya.

Misalnya, dalam rentang waktu setahun terakhir saja, ada lima kasus pembocoran atau pencurian data pribadi yang terekspos ke publik. Sebut saja bocornya data pribadi 230 ribu pasien Covid-19 di Indonesia, bocornya 2,3 juta data pribadi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembocoran 1,2 juta data pribadi konsumen perusahaan e-commerce Bhinneka, 13 juta data pribadi pemilik akun e-commerce Bukalapak, dan bocornya 91 juta data pribadi pemilik akun e-commerce Tokopedia.

Kebocoran data pribadi informasi lengkap 279 juta WNI yang diperjualbelikan secara online di forum hacker Raid Forums tak hanya menyentak publik, tapi juga menampar pemangku kepentingan. Kominfo turun tangan, BPJS Kesehatan ikut mendalami, karena data yang bocor itu identik dengan data milik BPJS Kesehatan.

Bahkan, Bareskrim Mabes Polri pun ikut pula melakukan pengusutan. Persoalannya memang tidak boleh lagi disederhanakan. Sebab, data yang dperjualbelikan itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon bahkan besaran atau nilai gaji.

Terlepas dari institusi mana sumber kebocorannya, kasus ini mengonfirmasi dan juga menyadarkan semua pihak tentang urgensi percepatan pembangunan infrastruktur TIK. Tanpa infrastruktur TIK yang mumpuni, Indonesia lemah di sektor ini. Karena kapasitas dan kapabilitasnya masih jauh dari memadai, tidak mengherankan jika pembocoran atau pencurian data pribadi akan menjadi peristiwa atau kasus yang berulang.