5 Fakta Pemerintahan Taliban di Afghanistan, Didanai China dan Tak Ada Menteri Wanita

JAKARTA – Pemerintahan baru Taliban di Afghanistan tengah akan berupaya mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami negara itu pasca pengambilalihan dari pemerintah yang didukung Amerika Serikat (AS) pertengahan Agustus lalu.

Berikut beberapa fakta mengenai pemerintahan baru Taliban di Afghanistan:

1. Pemerintahan baru akan dipimpin oleh salah satu pendiri Taliban 

Sumber dari Taliban mengatakan bahwa pemerintahan baru Taliban akan dipimpin oleh Salah seorang pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Tokoh yang memimpin kantor politik Taliban itu akan ditemani Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang pendiri Taliban Mullah Omar, dan Sher Mohammad Abbas Stanekzai, yang juga akan memegang posisi senior di pemerintahan.

BACA JUGA: Pendiri Taliban Mullah Baradar Akan Pimpin Pemerintahan Baru Afghanistan 

2. Tidak akan ada posisi senior pemerintahan yang dipegang wanita 

Pemerintahan baru Taliban diyakini tidak akan menempatkan seorang wanita di posisi senior pemerintahan.

Wakil Kepala Kantor Politik Taliban di Qatar, Sher Abbas Stanekza mengatakan bahwa perempuan dapat terus bekerja di pemerintahan di Afghanistan tetapi tidak dijamin mendapatkan posisi di kabinet atau posisi senior lainnya. Stakneza mengatakan posisi senior pemerintahan baru ini akan diisi berdasarkan kemampuan.

BACA JUGA: Jubir: Taliban Andalkan Dana dari China 

3. Andalkan dana dari China

Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa kelompok itu dan pemerintahan baru mendatang akan mengandalkan dana dari China untuk membangun kembali perekonomian Afghanistan.

“China adalah mitra terpenting kami dan mewakili peluang fundamental dan luar biasa bagi kami, karena China siap untuk berinvestasi dan membangun kembali negara kami,” kata Mujahid dalam wawancara dengan La Repubblica.

Taliban akan mengoperasikan dan memodernisasi tambang tembaga di Afghanistan dengan bantuan China, guna mendorong ekonomi negara itu.

4. Hadapi pemberontakan di Lembah Panjshir

Meski telah menjadi penguasa de facto di Afghanistan, Taliban masih menghadapi perlawanan dari pasukan Front Perlawanan Nasional (NRF) yang masih mengontrol wilayah Provinsi Panjshir. Milisi anti-Taliban ini dipimpin oleh Ahmad Massoud, putra tokoh mujahidin Ahmad Shah Masood. 

Pada pertempuran di Provinsi Panjshir, Provinsi Parwan, dan Provinsi Baghlan, Selasa (31/8/2012) kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Bahkan NRF mengklaim berhasil menewaskan 350 pejuang Taliban dan menawan 40 lainnya.

Wilayah Panjshir kini menjadi fokus dari ofensif Taliban, untuk mengukuhkan kekuasaannya di Afghanistan.

5. Jalin Diplomasi Melalui Qatar

Qatar sejak lama telah menjadi salah satu penghubung Taliban, yang dicap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara, dengan dunia internasional. Kelompok militan itu memiliki kantor politik yang berada di Ibu Kota Qatar, Doha, sejak 2013.

Setelah Taliban merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 lalu, Qatar kembali menjalankan perannya sebagai salah satu jembatan diplomatik antara Taliban dengan beberapa pihak, termasuk Amerika Serikat (AS) dan negara Barat. 

Pasalnya, hingga saat ini belum ada negara yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. 

Qatar mendesak negara-negara dunia untuk terlibat dengan Taliban, memperingatkan bahwa mengisolasi pemerintahan yang dipimpin kelompok garis keras itu dapat menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut di Afghanistan.

Beberapa negara, termasuk Jepang dan AS telah mempertimbangkan pemindahan kedutaannya di Afghanistan ke Qatar untuk menjalin hubungan dengan Taliban jika diperlukan.

(Rahman Asmardika)