Sertifikat Vaksin Presiden Bocor di Medsos, DPR Minta Pengawasan Data Publik Diperkuat

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pengawasan data publik harus diperkuat. Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.

"Proses penyempurnaan, perbaikan, dan pengawasan data milik publik harus diperkuat. Memang disadari kkemenkes tidak ahli di bidang ini, tentu perlu kolaborasi dengan kominfo, dan badan siber nasional, jadi antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan," kata Rahmad kepada wartawan, Sabtu (4/9/2021).

BACA JUGA: Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Beredar di Medsos, Netizen Heboh 

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kebocoran data kerap terjadi di sejumlah negara, bahkan di negara maju, tetapi bukan berarti hal itu harus dimaklumi. Terlebih lagi, bocornya data Presiden di media sosial, perlu adanya pendalaman.

"Pendalaman apakah itu betul sertifikat milik presiden, kalau betul perlu penyelidikan, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunannya," ujarnya.

BACA JUGA: 5 Fakta Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Tersebar, Ternyata NIK Bocor dari Sini

Oleh karena itu, Rahmad mendesak aparat penegak hukum secara serius menelusuri kabar kebocoran data milik Presiden Jokowi. Ia meyakini, aparat memiliki kemampuan untuk mencari tahu siapa oknum yang berani menyebarluaskan sertifikat vaksin milik kepala negara.

"Ini harus didalami dan dituntaskan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengambil data itu, itu harus dipertanggung jawabkan dari sisi hukum," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)