Regulasi EBT Jangan Hanya Fokus pada Kepentingan Bisnis Semata

Selama ini PLN terbukti telah mampu menciptakan harga PLTS murah, oleh karena itu, lanjutnya lagi, dana yang dialokasikan untuk pengembangan PLTA Atap secara massif oleh Kementrian ESDM seharusnya diberikan kepada PLN untuk dijadikan asset PLN dan otomatis akan menjadi asset negara yang dapat dikelola untuk kepentingan rakyat.

“Jangan sampai hanya digunakan para pengusaha tetapi yang pasar itu harganya sudah terbentuk bagus. Harga turun, jangan diganggu lagi. Para pengusaha jangan diabaikan, wajib didukung dan didorong maka berilah insentif tetapi diarahkan, dipersuasi supaya mereka berkontribusi membangun negara dengan cara membangun kemampuan dalam negeri supaya mengurangi impor,” kata Mukhtasor.

 

Caption : Dengan PLTS Atap yang dikembangkan secara massif oleh Kementrian ESDM membuat mayoritas pengguna PLTS Atap golongan pelanggan 2.200 KV akan membayar listrik lebih murah sementara golongan masyarakat bawah tetap membayar mahal

Hal ini kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan program-progam ekonomi dari konsumsi berpindah ke produksi. Untuk itu sudah seharusnya kementerian terkait saling berkoordinasi agar sektor energi dapat dijadikan sebagai captive market untuk menyerap dan menumbuhkan produksi dalam negeri.

“Sebetulnya captive market itu cukup untuk membangun kemampuan nasional tinggal mensenergikan saja jadi kita perlu helicopter view untuk melihat itu semua.”

Perlu diketahui, feed and tariff adalah penetapan harga energi baru terbarukan (EBT) di awal kontrak untuk jangka waktu tertentu, dan tidak dapat dinegosiasikan. Akibatnya, surprlus listrik berlebih khususnya di Pulau Jawa-Bali tak terhindarkan sehingga PLN mengalami kerugian yang pada akhirnya harus ditutupi oleh APBN yang sumber dananya berasal dari rakyat yang dikumpulkan melalui pajak.

Marwan Batubara menegaskan sudah saatnya penyelenggaraan listrik dikembalikan kepada amalan konstitusi bahwa yang harus berperan dominan adalah PLN. “Yang sekarang ada itu, distorsinya semakin besar karena kepentingan bisnis oligarki dan terbukti dengan itu konsumen harus membayar lebih mahal dan APBN harus mensubsidi karena kepentingan bisnis tadi. Jadi perlu kembali kepada dominasi PLN melawan intervensi,” katanya.

Selain itu, menurut pengamat energi ini, semua sumber-sumber atau potensi dari listrik yang ada secara Nasional itu diutamakan untuk diserahkan kepada PLN. Ia mencontohkan sungai Kayan di Kalimantan Utara yang memiliki potensi listrik 6.000-10.000 MW tapi tidak ada yang satupun diberikan kepada PLN. Padahal kata dia, sebetulnya sungai itu bisa dibendung di beberapa tempat, sehingga bisa mencapai 6.000-10.000 MW, misalnya satu bendungan 500 MW sampai ke hilir.

“Nah di setiap tempat untuk dibangun PLTA, tapi itu tidak ada satupun diberikan kepada PLN. Ini sebetulnya sudah suatu kejahatan yang harus dikoreksi oleh pemerintah dan DPR, dan kita harus melawan. Kenapa? karena salah satu yang harus dibangun justru dikuasai oleh China. Saya ingin kalau bicara energi, kita harus mengutamakan kepentingan Nasional.”