Percepat Pemulihan Ekonomi, Wapres Minta Kemenkumham Reformasi Regulasi

Selama kondisi pandemi Covid-19 ini, konsep rukhsah diimplementasikan oleh umat Islam untuk mencegah penularan penyakit Covid-19 saat menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya, dengan cara-cara antara lain berupa penggantian shalat Jumat berjamaah di masjid dengan shalat Zuhur di rumah masing-masing, atau pengajian secara daring.

"Konsep rukhsah, yang serupa dengan “pintu darurat” di masa krisis, dapat kita aplikasikan dalam tata perundang-undangan kita," jelasnya.

Dalam sistem tata hukum kenegaraan Indonesia, setiap keputusan dan tindakan kita diharuskan untuk berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, yang keduanya tersebut menjadi urgent di masa krisis nasional seperti pandemi Covid-19 ini;

Asas kemanfaatan merujuk pada pemerhatian keseimbangan manfaat yang terkandung di dalam suatu keputusan dan tindakan pemerintah, di mana semua manfaat tersebut harus seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, antara kepentingan individu dan masyarakat, dan antara kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat.

Sementara, asas kepentingan umum merujuk pada kewajiban untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Dengan adanya asas-asas tersebut, pemerintah dapat mengaplikasikan konsep rukhsah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat mengecualikan, meringankan atau melonggarkan dalam situasi krisis seperti pandemi ini, dengan tujuan terwujudnya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, yang berujung pada terlindunginya kesejahteraan umum.

Secara parsial aplikasi konsep rukhsah di masa pandemi Covid-19 sudah memiliki preseden, yaitu berupa pelonggaran dalam mekanisme penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dalam hal-hal tertentu.

Pengaturan dalam pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah untuk tidak melalui tender terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa berbagai barang dan jasa tertentu yang berkaitan dengan penanganan pandemi perlu diperoleh secara cepat tanpa proses tender.