KPK: Dinasti Politik Pemicu Pintu Masuk Korupsi!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dinasti politik merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. Pasalnya, yang mendapatkan jabatan dari kerabatnya akan melakukan kebiasaan yang sama termasuk melakukan korupsi.

(Baca juga: Lemhannas Soroti Fenomena Politik Dinasti yang Menghambat Demokrasi)

"Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu atau mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Minggu (17/10/2021).

Dia melanjutkan, ketika kepala daerah dipimpin selama beberapa periode dipimpin oleh kerabat atau keluarga atau dinasti tadi, evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya dipastikan tidak berjalan.

(Baca juga: Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex, Ditangkap KPK di Lobi Hotel)

"Ada kecenderungan penggantinya itu kalau jadi keluarga, Pasti dia akan menutup. Apa? kekurangan kelemahan yang dilakukan pemerintah. Dan cenderung meneruskan kebiasaan kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya. itu yang terjadi. kan seperti itu," jelasnya.

Selain itu kata dia, adanya dinasti politik karena juga kebutuhan pendanaan dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Sebab, kata Alex, biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah cukup mahal.

"Dan itu juga karena masyarakat atau pemilih sendiri yang menurut kami di KPK itu juga yang menyebabkan biaya politik itu mahal. Ada tuntutan dari masyarakat, kita tahu semuanya," katanya.

 Tidak hanya itu, dia juga, menjelaskan menjelang pemilihan atau hari pencoblosan itu biasanya ditemukan adanya pemberian atau istilah umumnya itu serangan fajar. Pemberian itu yang menyebabkan biaya politik menjadi sangat mahal.

"Belum lagi juga adanya tuntutan atau permintaan yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol itu. Nah itu sesuatu yang neskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini," ungkapnya.

Hal tersebut pun menjadi perhatian serius KPK. Dan saat ini lembaga antikorupsi itu telah melakukan kajian bersama LIPI agar ada alokasi dana yang cukup dari APBN kepada parpol.

"Yang tujuannya apa? supaya partai politik itu dikelola dengan profesional, dikelola dengan benar. kaderisasinya juga benar," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )