Presiden Jokowi Singgung Krisis Politik Myanmar dalam KTT ASEAN

Keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu, merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.

“Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional,” kata Presiden.

Keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Namun uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.

Baca juga: 105 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Jokowi: Meski Sedikit Tetap Waspada

Isu terakhir yang disampaikan Presiden adalah implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP). “AOIP memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Sudah saatnya kita semua memberikan perhatian bagi kerja sama konkrit pelaksanaan AOIP,” kata Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pandemi Momentum Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di ASEAN

Dalam kaitan inilah, tahun 2023 Indonesia akan mengadakan forum kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik. Forum ini akan diselenggarakan saat Indonesia memegang amanah sebagai Ketua ASEAN.

“Saya mengharapkan kita terus memperkuat kerja sama dalam kerangka AOIP,” ucap Presiden.

(Fakhrizal Fakhri )