Jenderal Andika Berkomitmen Pegang Teguh pada Perundang-undangan

JAKARTA - Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan pernyataannya kepada awak media usai diberikan persetujuan menjadi Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI pada Sabtu (6/11/2021).

"Bagaimana kita lebih memegang perundang-undangan. Kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilakukan pemerintah atau tugas yang kami rasa perlu dilakukan," ujar Andika Perkasa di ruang rapat Komisi I DPR RI Senayan Jakarta usai pelaksanaan fit and proper test.

Baca juga:  Disetujui Jadi Panglima TNI, Ini Prioritas Jenderal Andika dalam Waktu Dekat

Ia menyebutkan, pentingnya setiap anggota TNI untuk bertindak dan berperilaku sesuai peraturan yang berlaku dan tidak bisa seenaknya.

"Peraturan perundang-undangan itu menurut saya sangat penting, kita gak bisa lagi seenaknya atau bertindak seolah-olah punya kewenangan. Dan kita akan lakukan sesuatu peraturan perundang-undangan," kata Andika.

Baca juga:  DPR RI Setujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI

Ia menyebutkan, tidak boleh lagi setiap prajurit TNI terpisah-pisah dalam menjalankan tugas dan amanat negara dalam menjalankan fungsinya.

"Gak boleh, kita dalam sistem kenegaraan kita terdiri dari banyak lembaga. Kalau masing-masing departemen atau lembaga disiplin pada tupoksinya maka terjadi team work, menjadi satu kekuatan, Sehingga itulah yang menjadi komitmen saya, kita harus disiplin, TNI berpegang pada peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Terkait isu LGBT di kalangan para prajurit TNI, Andika Perkasa menekankan setiap prajurit untuk mematuhi peraturan yang ada.

"Isu LGBT, sesuai aturan saja, pokoknya gak boleh lagi mengambil keputusan yang di luar aturan. LGBT juga ada aturannya, kita masih berpegang pada itu," kata Andika.

Ia menyebutkan, apabila ada tugas tambahan kepada TNI terkait hal-hal tidak menyangkut tugas utama maka hal tersebut sifatnya bantuan.

"Kalaupun ada tugas-tugas yang sifatnya membantu, kita pasti akan kedepankan lembaga atau departemen yang memang punya tupoksi itu. Sinergitas dengan Polri harus lebih bagus. Yang Papua nanti dulu. Dari sini mau pulang," pungkasnya.

(Awaludin)