MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi merayakan bersama pencapaian dari program USAID CEGAH, pada Rabu (17/11/2021) ini.
USAID sendiri adalah badan pembangunan internasional terkemuka di dunia dalam memimpin pembangunan internasional serta upaya kemanusiaan, untuk menyelamatkan jiwa, mengentaskan kemiskinan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan membantu negara-negara dunia mencapai kemandirian dan ketangguhan.
Pemerintah Amerika melalui perwakilan USAID dengan Pemerintah Indonesia sendiri sudah bermitra selama lebih dari 20 tahun, dengan misi untuk memperkuat pemerintah Indonesia dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia.
USAID memiliki sebuah program bernama USAID CEGAH, di mana program Pemerintah Amerika Serikat ini ditujukan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil guna mendorong transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi di Indonesia. Program ini sudah berjalan selama lima setengah tahun terakhir.
Program ini merupakan inisiatif anti-korupsi dengan dana mencapai 23,6 juta dolar (Rp 336 T) untuk memperkuat akuntabilitas Indonesia melalui upaya terpadu peningkatan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil, media, sektor swasta, dan pemerintah serta lembaga independen lainnya, seperti KPK, MA, BPK, Kejagung, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Permasalahan korupsi dan kurangnya transparansi dianggap telah menjadi penghambat berbagai sektor negara, sehingga pemerintah Amerika Serikat dengan gembira mendukung langkah perbaikan ini. Melalui Direktur USAID, Ryan Washburn mengatakan, "Korupsi dan kurangnya transparansi telah membatasi peluang sosial dan ekonomi, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat gembira dapat mendukung upaya Indonesia untuk memperdalam upaya reformasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga negara, dan membantu berkembangnya budaya akuntabilitas."
“Memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan membentengi demokrasi, mencegah konflik, mendorong lebih banyak peluang, dan memacu penciptaan lapangan kerja,” kata Ryan Washburn sebagai upaya bersama dan harapan dalam pemberantasan korupsi.
Program ini disambut baik oleh lembaga Indonesia, antara lain Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang menyatakan, “Selamat kepada CEGAH. Beberapa output yang telah kami peroleh dari kerja sama proyek CEGAH akan kami teruskan, manfaatkan, dan akan kami sinkronkan dengan kegiatan pemerintah selama ini," melalui siaran pers yang dirilis pada Rabu.
Selain itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa juga menyatakan, “Selama lima tahun kerja sama antara Kementerian PANRB dengan USAID CEGAH (berjalan) dengan sangat baik. Terutama dalam upaya mengembangkan transparansi, menanggapi korupsi, dan maladministrasi, serta memperkuat upaya antikorupsi di Indonesia dengan membangun sebuah sistem untuk mengurangi peluang korupsi di Indonesia yaitu melalui SP4N - LAPOR!”
Bersama dengan mitra-mitra Indonesia ini, USAID mempromosikan upaya berbasis data untuk meningkatkan penuntutan dan penanganan kasus korupsi, dengan memastikan konsistensi yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan peradilan melalui pendekatan inovatif, meningkatkan inisiatif pendidikan anti korupsi, memperkuat permintaan publik akan akuntabilitas, dan juga mengembangkan otomatisasi solusi yang memanfaatkan teknologi informasi (IT) untuk penyimpanan catatan peradilan, penelitian hukum, pelatihan, dan fungsi administratif lainnya.
Diharapkan melalui solusi IT ini, dapat memungkinkan Pemerintah Indonesia semakin mudah beralih melakukan implementasi anti-korupsi secara daring, khususnya selama pandemi Covid-19. USAID juga mendukung peningkatan sistem penanganan pengaduan nasional unggulan Indonesia (SP4N-LAPOR!), menghubungkan lebih dari 658 lembaga pemerintah (kementerian, lembaga, pemerintah kabupaten/kota, dan unit layanan publik) ke dalam satu sistem, dan memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses dan keterlibatan yang lebih besar dengan pemerintah.
Melalui siaran persnya, USAID menyatakan ke depannya akan terus berkomitmen mendukung upaya Indonesia dalam memajukan tindakan pencegahan korupsi dan membangun kapasitas pengawasan yang lebih baik dari pihak pemerintah Indonesia untuk memantau dan mencegah tindak korupsi.
Tidak hanya itu, USAID juga akan mendukung jejaring OMS yang lebih mumpuni dan dihormati untuk memberikan pengawasan yang lebih besar terhadap perilaku dan kinerja pemerintah.
(Rahman Asmardika)