Menurutnya, dengan potensi data kependudukan yang besar, Kemendagri terus mendorong pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan.
“(Diantaranya) pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum hingga ke pencegahan kriminal,” ujarnya.
Selain itu, saat ini kementerian/lembaga saat mulai mencocokan datanya dengan Dukcapil. Sehingga perencanaan pembangunan hingga layanan publik menjadi lebih tepat sasaran. Diantaranya sinkronisasi terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan Kemensos lebih kurang 116 juta jiwa.
Kemudian sinkronisasi data aparatur sipil negara dengan BKN yg merangkum lebih kurang 5,4 juta jiwa. Lalu sinkronisasi data education management information system (Emis) dengan Kementerian Agama sebanyak lebih kurang 8,7 juta jiwa.
Baca juga: Dirjen Dukcapil Menyamar, Lalu Temukan Banyak Syarat Tambahan Urus Dokumen Kependudukan
“Juga sinkronisasi dengan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud 54,9 juta jiwa. Kemudian juga pemadanan data peserta Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sebanyak lebih kurang 180,2 juta jiwa. Sinkronisasi data subsidi pupuk dengan Kementan 13,3 juta jiwa," ujarnya.
Baca juga: Masih Banyak Masyarakat yang Tak Punya NIK, Dirjen Dukcapil: Segera Melapor Kami Jemput Bola
"Data subsidi UMKM dengan Kemenkop-UKM 13 juta jiwa. Data sertifikat dengan Kementerian ATR/BPN 2,9 juta jiwa. Kemudian data kendaraan dengan Polri 242.930 jiwa dan seterusnya. Jadi cukup banyak sinkronisasi data dengan kementerian/lembaga,” pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )