Gagasan RUU Perubahan Iklim Menjadi Rekomendasi Muktamar Ke-34 NU, Pimpinan DPD RI Siap Berkolaborasi

"DPD RI sejak lama sudah pada posisi yang jelas dan tegas, bahwa sebagai negara yang rentan terhadap krisis iklim, sudah saatnya kita membutuhkan sebuah payung hukum yang inklusif dan komprehensif dalam memproteksi segala kemungkinan dan realitas ancaman perubahan iklim," ucap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Foto: DPD RI

Oleh karena itu, tambah Sultan, apa yang menjadi rekomendasi NU pada muktamar kali ini juga menjadi atensi serius DPD RI. "Kami siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk ormas Islam seperti NU dalam menyusun RUU perubahan iklim," tuturnya.

"Kita tahu, NU memiliki kualitas cendikiawan yang dibutuhkan oleh bangsa ini dalam menghadirkan pandangan dan gagasan penting dalam penyusunan sebuah kebijakan publik. Kami pun sudah melakukan banyak pembicaraan dengan pihak terkait seperti NGO, Walhi dan kampus terkait RUU perubahan iklim," katanya.

Seperti diketahui, Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) meminta DPR dan pemerintah membuat Undang-undang tentang Perubahan Iklim. Keputusan itu disepakati dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah yang digelar di Gedung Serbaguna Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Kamis 23 Desember lalu.

CM

(Agustina Wulandari )