Polri Dinilai Sudah Tepat di Bawah Presiden

JAKARTA - Pengamat Kepolisian Irjen Pol Purnawirawan Sisno Adiwinoto menyatakan bahwa status Polri di bawah presiden sudah benar. Penilaian tersebut menyusul adanya usulan agar Polri berada di bawah kementerian.

“Sudah benar dan sangat tepat Polri di bawah presiden bukan di bawah kementerian," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (3/1/2022).

Menurutnya, bahwa sistem kepolisian di dunia terbagi menjadi tiga yaitu Sentralistik seperti di Perancis, Italia, China, Philipina, Thailand, Malaysia; Tersebar (fragmented) seperti di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia; dan Integral seperti di Jepang, Jerman, Australia, Selandia Baru.

Baca Juga:  Polri: Angka Kecelakaan Naik 31 Persen selama 2021

Polri menuju Sistem Integral, tetapi masih Sentralistik. Ia menilai, Polri pernah memakai Sistem Tersebar sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan 30 Juni 1946, di mana ada Polisi Surabaya, Polisi Medan, Polisi Bandung dan Polisi Makassar dengan sebutan Hoof Bireuo.

Sisno menegaskan, tidak ada satu sistem kepolisian yang dianut secara seragam atau sama di seluruh dunia, hal tersebut bergantung dari sejarah terbentuknya organisasi polisi, aturan konstitusinya, dan undang-undang yang berlaku.

"Perlu wawasan dan pengalaman yang berdasar “Fakta bukan Mitos”, jangan sampai hanya karena mengetahui atau mendengar suatu negara menempatkan organisasi polisi berada di bawah suatu Kementerian, lantas ingin menerapkan dengan mengusulkan organisasi polisi di Indonesia yaitu Polri harus di bawah suatu kementerian," tegasnya.

Ditambahkan Sisno, sesungguhnya ide tersebut bukan saja merupakan “pendapat yang sudah usang” yang sudah sering digulirkan mungkin karena adanya kepentingan tertentu atau merupakan ide yang sembarangan dan yang pasti mungkin karena “kurang memahami sistem kepolisian di dunia maupun sistem kepolisian yang berlaku di Indonesia”.

Baca Juga: TNI-Polri Eratkan Sinergitas Jaga Pergantian Tahun di Papua