'Pembebasan dalam penyelidikan' adalah di antara beberapa reformasi kepolisian yang diperkenalkan pada 2017 untuk mencegah tersangka harus menghabiskan waktu berbulan-bulan setelah persyaratan jaminan polisi.
Namun, sebuah makalah konsultasi pemerintah mengakui bahwa perubahan tersebut telah memicu kritik bahwa “jaminan tidak selalu digunakan pada saat yang tepat” seperti “mencegah individu melakukan pelanggaran saat dengan jaminan atau mengganggu saksi.”
Dalam sebuah surat kebijakan awal bulan ini, Menteri Dalam Negeri Priti Patel mencatat kekhawatiran seputar kurangnya perlindungan bagi para korban yang diberikan oleh RUI” dan mengatakan undang-undang kepolisian dan kejahatan pemerintah yang akan datang akan mengatasi masalah tersebut dengan menghapus praduga terhadap jaminan pra-tagihan.
"Ini akan mengarah pada pengurangan penggunaan pembebasan yang sedang diselidiki oleh pasukan polisi dan seharusnya berarti lebih banyak tersangka yang ditahan dengan jaminan," kata juru bicara Departemen Dalam Negeri yang tidak disebutkan namanya kepada The Telegraph.
(Susi Susanti)