Direktur Grup Krisis Internasional PBB, Richard Gowan mengatakan, “Saya pikir lembaga-lembaga internasional termasuk PBB dan ASEAN, macet dan tidak ada cara yang jelas bagi Dewan Keamanan atau badan internasional lain unuk menekan militer Myanmar untuk membalikkan kudeta.”
Tanpa embargo senjata internasional atau sanksi ekonomi yang ditujukan untuk menekan para Jenderal, maka rakyat Myanmar mulai melawan.
Kekerasan berkembang di seluruh Myanmar antara militer dan kelompok bersenjata etnis, membuat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi.
Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap tiga pejabat tinggi kehakiman Myanmar pada Senin (31/1/2022), pada peringatan satu tahun kudeta militer yang menurut AS mengekang demokrasi dan hukum.
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Anti-Korupsi yang menurut AS terlibat dalam penuntutan "bermotif politik" terhadap pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.
(Rahman Asmardika)