"Harus diingat bahwa DPR dan LPR mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Ukraina pada 2014. Tapi kami baru mengakui mereka sekarang, meskipun ada dukungan tingkat tinggi untuk melakukannya baik di republik itu sendiri maupun di masyarakat Rusia sejak awal,” ungkapnya.
Sebelumnya pada Senin (21/2), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut keputusan Putin untuk mengakui wilayah yang memisahkan diri itu sebagai "serangan nyata terhadap kedaulatan Ukraina."
Presiden AS Joe Biden kemudian menandatangani perintah eksekutif yang melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang AS ke, dari, dan di wilayah yang disebut wilayah Republik Rakyat Donetsk atau Republik Rakyat Luhansk."
Perintah itu juga akan memungkinkan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang beroperasi di wilayah tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meminta Uni Eropa (UE) mengadopsi sanksi yang ditargetkan terhadap Rusia.
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengatakan Inggris akan mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia pada Selasa (22/2) waktu setempat. "Akan ada konsekuensi ekonomi yang parah atas tindakannya," kata duta besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada Dewan Keamanan, Senin (21/2).
(Susi Susanti)